Sistem Ekonomi di Indonesia: Pahami Pengertian, Sejarah, serta Karakteristiknya
Tahukah kamu kalau sistem ekonomi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda? Saat ini, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yang tidak diterapkan oleh negara lain. Ditambah lagi, paham Pancasila tentunya hanya ada di Indonesia juga, kan?
Untuk memperdalam pengetahuan dan pemahamanmu mengenai sistem ekonomi secara umum hingga sistem ekonomi di Indonesia secara khusus, kamu bisa terus baca artikel ini, ya. Soalnya, ada rangkuman penjelasan tentang kedua topik tersebut yang bisa kamu simak. Selamat membaca!
Pengertian Sistem Ekonomi
Pertama, yuk kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Secara garis besar, sistem ekonomi merupakan cara untuk mengelola atau mengatur keseluruhan aktivitas ekonomi, baik itu ekonomi rumah tangga negara alias pemerintah, maupun rumah tangga swasta atau masyarakat.
Akan tetapi, apa yang dimaksud sebagai aktivitas ekonomi, ya? Aktivitas ekonomi di sini mengacu pada kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat, yang mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.
Terjadinya perbedaan sistem ekonomi di setiap negara dilandasi oleh berbagai faktor. Contohnya faktor sejarah, kondisi geografis negara tersebut, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga sosial, hingga ideologi negara yang berbeda-beda pula.
Baca juga: Ini Penjelasan Mengenai Resesi Ekonomi Indonesia
Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia
Sebelum Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, sepanjang sejarah menunjukkan pergantian sistem ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya. Kalau begitu, seperti apa ya sejarah sistem ekonomi di Indonesia?
Sistem ekonomi nasional (1945-1959)
Dalam pembahasan isi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan, salah satu isu yang didiskusikan oleh BPUPKI berkaitan tentang kesejahteraan sosial, yang tertuang di dalam Pasal 33 dan kemudian dijadikan sebagai landasan sistem ekonomi di Indonesia.
Salah satu sosok penting yang membahas pasal tersebut adalah Mohammad Hatta alias Bung Hatta, yang menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia berlandaskan kolektivisme. Maksudnya, perekonomian rakyat Indonesia pada periode tersebut didasarkan pada koperasi, dan di atasnya adalah pemerintah yang mengatur usaha produksi guna kesejahteraan rakyat.
Sistem ekonomi terpimpin (1959-1966)
Periode ini bisa disebut sebagai periode yang berat sepanjang masa kepemimpinan Ir. Soekarno atau Bung Karno sebagai presiden Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1957, terjadi mogok kerja yang dilakukan para buruh, yang berdampak pada penurunan pendapatan negara, kenaikan inflasi, serta lonjakan harga barang. Bahkan Indonesia juga harus mengimpor besar, yang menyebabkan kenaikan harga hingga 650 persen.
Oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan sistem ekonomi terpimpin alias etatisme, di mana perekonomian dikuasai oleh negara. Setelah itu, Dewan Perancang Nasional (Depernas) pun dibentuk dan diketuai oleh Mohammad Yamin.
Depernas sempat menyusun program Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun pada 1961-1968. Tujuannya adalah mengeruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan program pembangunan nasional. Akan tetapi, program tersebut gagal lantaran terjadi devaluasi atau penurunan nilai mata uang.
Sistem ekonomi orde baru (1966-1998)
Setelah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno lengser, periode Orde Lama pun beralih ke Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Hal ini juga menunjukkan peralihan sistem ekonomi di Indonesia menjadi sistem ekonomi Orde Baru.
Sepanjang periode ini, Soeharto melakukan bermacam upaya untuk memperbaiki perekonomian. Contohnya dengan mengembangkan dan menggenjot sektor swasta, mendapatkan suntikan dana dari investor asing, hingga menghapus subsidi di perusahaan milik pemerintah.
Hasilnya, perekonomian Indonesia sempat mengalami kebangkitan, dan bahkan Indonesia kembali menjadi anggota International Monetary Fund (IMF). Artinya, Indonesia bisa mendapatkan bantuan keuangan kembali dari negara-negara asing.
Meski begitu, Indonesia kemudian mengalami krisis moneter alias krismon pada tahun 1998 yang disebabkan oleh anjloknya nilai mata uang rupiah, pembengkakan utang luar negeri, turunnya kepercayaan investor asing kepada pemerintah Indonesia, dan paket reformasi keuangan IMF yang berujung kegagalan.
Dampaknya, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan dan jadi salah satu alasan lengsernya Soeharto dari tampuk kepemimpinan.
Sistem ekonomi Pancasila
Pasca lengsernya Soeharto dan berakhirnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang salah satunya ditandai oleh implementasi sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini dilandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 dan masih dijalankan hingga sekarang.
Lewat sistem ekonomi Pancasila, baik pihak pemerintah maupun swasta sama-sama mengelola perekonomian Tanah Air. Di samping itu, terdapat pula pembagian peran antara badan usaha yang jelas, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam sistem ekonomi Pancasila, pengelolaan barang-barang yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dipegang oleh pemerintah. Sedangkan sisanya dapat dikelola oleh swasta di bawah pengawasan pemerintah.
Karakteristik Sistem Ekonomi Indonesia
Sekarang, kamu sudah tahu apa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, mengapa yang dipilih adalah sistem ekonomi Pancasila, ya?
Pertama, perlu kamu ingat kembali bahwa penentuan sistem ekonomi suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor. Dan faktor-faktor tersebut bisa jadi merupakan faktor internal maupun eksternal.
Contoh faktor internal misalnya letak geografis negara, jumlah dan kualitas sumber dayanya (alam maupun manusia), atau kondisi fisik negara tersebut. Sedangkan contoh faktor eksternal misalnya perkembangan dan kemajuan teknologi, kondisi sosial-ekonomi-politik global, dan keamanan dunia.
Nah, sistem ekonomi Pancasila sendiri dipilih karena sistem ekonomi ini mengandung makna demokrasi ekonomi yang sesuai dengan falsafah, ideologi, hingga kondisi internal Indonesia. Hal ini ditunjukkan pula oleh karakteristik sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut:
- Aktivitas ekonomi yang diterapkan merupakan aktivitas gotong royong yang dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan.
- Negara menguasai cabang-cabang produksi yang sifatnya strategis serta berkaitan dengan kepentingan (hajat hidup) orang banyak. Contohnya listrik.
- Tujuan dari penguasaan produksi barang-barang strategis sebagaimana yang dijelaskan pada poin di atas adalah sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
- Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan salah satu bentuk dari sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando digabung dan dicari titik tengahnya.
Dengan begitu, baik pemerintah maupun masyarakat atau swasta sama-sama berperan penting dalam meningkatkan aktivitas perekonomian negara, di mana pemerintah berperan sebagai pengendali serta stabilisator aktivitas ekonomi, dan masyarakat berperan sebagai pelaku aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.
- Aktivitas ekonomi yang dijalankan di Indonesia juga wajib berprinsip berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- Pemerintah menjalankan perannya sebagai pengawas aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat atau swasta guna menghindari terjadinya kecurangan. Contohnya praktik monopoli, penipuan, hingga mafia perdagangan. Dengan begitu, keadilan pun akan dapat tercipta di tengah masyarakat.
Penutup
Itu tadi rangkuman penjelasan mengenai apa sistem ekonomi yang diterapkan di Tanah Air. Sekarang, kamu sudah tahu kan Indonesia menganut sistem ekonomi apa?
Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia secara garis besar merupakan bentuk sistem ekonomi campuran, yang menggunakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasannya. Semoga informasi di atas bermanfaat dan bisa meningkatkan pemahamanmu tentang sistem ekonomi, terutama yang diimplementasikan di Tanah Air, ya!
