Sistem Pengelolaan Keuangan Negara untuk Masyarakat

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara untuk Masyarakat
Bagikan:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Waktu baca: 3 menit

Negara memiliki banyak keperluan yang harus dibereskan di setiap bidangnya. Tentu ini menjadi hal yang tidak mudah. Di mana negara harus mengurusi banyak aspek di dalamnya, mulai dari masyarakatnya hingga segala sarana prasarana yang dapat menunjang kebutuhan setiap warganya. Oleh karena ini pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat diperhatikan agar dana negara benar-benar dapat teralokasikan kepada masyarakat dan bukan kepada hal-hal yang tidak menjadi bagian dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi jika dana tersebut dipegang oleh para orang yang tak bertanggungjawab dengan jabatan yang tinggi. Hal inilah yang akhirnya negara mengalami kerugian besar-besaran dan masyarakat pun merasa dibohongi.

Sistem pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipegang oleh orang yang benar-benar amanah dan mampu menjadikan dana-dana tersebut bermanfaat. Karena sesungguhnya dana negara adalah diperuntukkan untuk kemajuan dari negara tersebut.

Masyarakat Terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Masyarakat terlibat keuangan.
Masyarakat terlibat p[engelolaan keuangan. Photo by Pexels

Mengapa masyarakat harus terlibat? Peran dari masyarakat dalam upaya mengelola keuangan negara sangatlah besar demi menciptakan keuangan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Karena seperti yang sudah diketahui secara bersama, bahwa keuangan negara juga sebagian berasal dari rakyat. Di mana rakyat membayarkan pajaknya secara rutin kepada negara demi untuk membangun negaranya. Sehingga tak terasa aneh jika rakyat memang harus turut terlibat di dalamnya dan mengetahui hingga kepada pertanggungjawaban dari dana-dana tersebut. Karena setiap masyarakat tentu menginginkan agar dana tersebut dapat teralokasikan secara tepat sasaran dan menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan.

Keikutsertaan dari masyarakat dalam mengelola keuangan negara pun juga menjadi tujuan agar terciptanya sebuah negara yang bersih dari korupsi dan kolusi yang sampai saat ini masih merajalela bahkan seolah-olah telah mendarah daging. Terutama bagi para pemegang elit politik atau mereka yang memiliki jabatan tinggi yang seharusnya memberikan teladan baik untuk masyarakat, namun justru telah menjadi monster yang melahap uang rakyat.

Oleh karena itu, antara masyarakat dan pemerintah pun harus bisa bersinergi di dalam mengelola keuangan negara ini. Di mana pemerintah dapat mengelola dana dengan terarah dan terkontrol sedangkan masyarakat tetap menjalankan peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh negara dan memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelolanya.

Baca juga: Penjelasan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

BPK Bantu Kelola Keuangan Negara

BPK
BPK. Photo by Antaranews

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menjadi sebuah badan atau lembaga dengan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui adanya BPK inilah pemerintah menjadi bersinergi sehingga bisa membantu meringankan beban pemerintah di dalam mengurus kepentingan akan keuangan negara yang sangat besar jumlah dan kepentingannya.

BPK didukung dengan bermacam teknologi yang akan menjamin keakuratannya dan tentu di dalam sistem pengerjaannya pun dituntut untuk dapat bekerja secara sehat. Sehingga lembaga ini pun diamanahi agar bisa memberikan transparansi dalam sistem pengelolaan negara yang menjadi tanggungjawabnya untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

  • Berikut merupakan tugas dari BPK yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
  • Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang kesemua lembaga tersebut mengelola keuangan negara.
  • Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan dengan berdasar kepada undang-undang
  • Pemeriksaan terkait kepada pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan maksud tertentu.
  • Setelah melakukan pemeriksaan, harus dilakukan pembahasan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan.
  • Tanggung jawab tersebut harus dilaporkan kepada DPD,DPR, dan DPRD. Selain itu laporan juga diberikan secara tertulis dan diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.
  • Jika diketahui terdapat pelanggaran, maka harus segera melakukan laporan pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindak pelanggaran tersebut.

Sehingga di dalam melakukan sistem pengelolaan keuangan negara, negara tidak lah bertindak sendiri. Namun ada lembaga dan masyarakat yang juga harus ikut campur tangan di dalam pengelolaan dana tersebut. Di mana dana itu dapat benar-benar tersalurkan sesuai dengan targetnya, baik untuk fasilitas publik dan yang tak kalah penting adalah untuk kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Kerja sama ini menjadi sangat penting demi terciptanya negara yang bersih dari tindak korupsi dan masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera secara seutuhnya.


Bagikan:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...